Indonesia, sebagai negara kedua terbesar penghasil sampah plastik, mendorong pengurangan produksi plastik hingga 60% pada 2040. Di Indonesia, 39,4% sampah plastik tidak dikelola dengan baik, membutuhkan peran produsen dan penegakan hukum untuk solusi.

Pembangunan Kota Nusantara mengancam kehidupan 10 ribu nelayan di Teluk Balikpapan, menurunkan pendapatan dan merusak ekosistem pesisir. Walhi menekankan perlunya evaluasi kebijakan pemerintah pasca-pemilu 2024, termasuk UU Perlindungan Nelayan yang mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Koalisi Tim 9 melakukan aksi damai di Jakarta, Banda Aceh, dan Bitung, mendesak ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nelayan. Isu-isu utama termasuk ketidakadilan dalam sistem bagi hasil, kurangnya perlindungan terhadap perempuan nelayan, dan prioritas kebijakan yang tidak memadai terhadap keberlanjutan ekologi