Hutan Habis dan Trauma Represi Kembali Menghantui Warga Desa Sentral Pembuatan Kapal
Desa Pungkat, Indragiri Hilir, Riau adalah sentral pembuatan kapal. Namun perkebunan sawit besar mencaplok kebun warga pada 2013.
Dana Raksasa Untuk Batu Bara
Dalam tiga tahun terakhir, industri batu bara di Indonesia menerima aliran dana yang mencengangkan, mencapai Rp163 triliun. Bank-bank BUMN seperti Mandiri dan BRI menjadi penyalur utama, mendukung proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Namun, di balik angka besar ini, terdapat oligarki yang mendominasi sektor, serta keterlibatan Politically Exposed Persons yang menambah kekhawatiran akan transparansi.
Penguatan Holistik Implementasi Kebijakan NDPE Wilmar
Perusahaan Sawit Wilmar Internasional berupaya keras menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) tak cuma di internal perusahaan namun menjangkau petani, pemasok dan pembeli. Wilmar memilih berkomitmen di garis terdepan untuk mencapai keberlanjutan. Meski mendapati beragam aral rintangan, Wilmar mengaku merasakan beragam dampak positif kebijakan ini.
Sejumlah BUMN Ini Pendukung Utama Industri Batubara Milik Taipan Indonesia
Komitmen Indonesia pada transisi energi bersih menjadi pertanyaan. Hal ini mengemuka sebab negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti masih melakukan investasi pada perusahaan batu bara. Suntikan dana sebesar Rp163 triliun dikucurkan BUMN kepada enam korporasi raksasa batubara. Tak hanya soal bahaya lingkungan industri batu bara, industri batubara yang dihuni sejumlah top 1% elite Indonesia itu juga sarat dengan pelanggaran hukum.
Yang Tidak Terungkap dalam Keputusan Muhammadiyah Menerima Tambang Batubara
Keputusan Muhammadiyah menerima izin Kelola tambang terus menimbulkan narasi negatif. keputusan itu dikatakan memanfaatkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sebetulnya lebih banyak mengungkapkan mudarat tambang. Tak sampai disana, Fatwa itu dikatakan diintervensi sejumlah tokoh Muhammadiyah yang memiliki kepentingan di bisnis tambang.
Delusi Keberhasilan Transisi Energi dalam Pidato Kenegaraan Jokowi
Menjelang akhir masa kepemimpinannya Presiden Jokowi memaparkan sejumlah capaian terkait pembangunan transisi energi termasuk pembangunan smelter pengolahan mineral yang disebutnya membawa dampak positif. Namuan temuan-temuan di lapangan justru menunjukkan hasil berbeda. Sejumlah pembangunan di sektor energi malah memperlihatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Praktik Investasi Tiongkok di Sulteng: Ketenagakerjaan Buruk, Konflik Agraria hingga Dampak Kesehatan
Investasi Tiongkok di PT Indonesia Morowali Industrial Park menunjukkan sejumlah masalah serius. Hak-hak pekerja di perusahaan Nikel tersebut kerap diabaikan. Mulai dari gaji yang dinilai tak memadai, kesehatan pekerja, hingga jaminan keselamatan kerja menjadi sorotan negatif dalam riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara
Ombudsman Bank Dunia Selidiki Pendanaan Proyek PLTU Jawa 9 dan 10
Ombudsman bank dunia akan menyelidiki pembiayaan PLTU 9 dan 10 di Suralaya, Jawa Barat yang terindikasi berdampak buruk pada kesehatan, mata pencaharian, dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Pengembangan PLTU ini diketahui berpotensi menimbulkan 250 juta metrik ton karbon dioksida selama masa pakainya selama 30 tahun. Tak hanya itu, PLTU ini juga mengancam sejumlah situs lokal salah satunya Pantai Kelapa Tujuh, yang merupakan sumber utama pendapatan warga dari sektor pariwisata dan perikanan.
10 Juta Hektare Hutan dan Lahan Terbakar dalam 10 Tahun Terakhir
Auriga Nusantara menyebut dalam 10 tahun terakhir terjadi total 10 juta hektar. Kalimantan dan Sumatera mengalami kebakaran paling parah mencapai 55 persen total area.
Kritik atas Mimpi Tambang Ramah Lingkungan dan Berkeadilan Sosial ala Muhammadiyah
Langkah Muhammadiyah yang menerima tawaran pengelolaan tambang dengan komitmen pro lingkungan, pengelolaan berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan sosial dianggap hanyalah lip service. Menurut kelompok kampanye iklim 350.org setiap aktivitas pertambangan selalu berujung pada kerusakan lingkungan