Koalisi Masyarakat Sipil bersama warga lingkar tambang nikel melakukan aksi protes di acara pameran mobil listrik (EV) yang diselenggarakan Perkumpulan Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) di Jakarta International Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/5/2024). Aksi protes ini merupakan bagian dari acara “Bloody Nickel: Sisi Gelap Kendaraan Listrik”, yang diadakan selama dua hari, pada 3-4 Mei di Taman Ismail Marzuki.
Para demonstran berasal dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara, tiga dari empat provinsi kaya nikel. Mereka melakukan protes pada hari terakhir acara pameran PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) dengan membawa spanduk-spanduk yang menyuarakan kekhawatiran akan dampak lingkungan dari tambang nikel.
Mereka menyoroti fakta bahwa tambang nikel, yang merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai EV, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kemiskinan di wilayah sekitar tambang.
“Lingkungan kami dirusak. Air kami tercemar, bukan hanya air laut, tapi air konsumsi masyarakat juga sudah tercemar. Bukan hanya kehilangan lahan untuk berkebun, tapi ruang hidup kami dirampas, ditambang. Bahkan jarak tambang dengan rumah kami hanya 5 meter,” kata Ayunia Muis, salah satu warga dari Torobulu, Sulawesi Tenggara, Senin (6/5/2024).
Ia menambahkan, warga telah menjadi korban tindakan hukum oleh PT Wijaya Inti Nusantara, perusahaan tambang nikel. Sebanyak 32 orang warga Torobulu saat ini dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara, dan dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Protes ini menyoroti paradoks antara usaha untuk mengadopsi kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik dengan kontribusinya terhadap pencemaran lingkungan dan kesulitan ekonomi bagi sebagian masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri pameran EV pada Jumat (3/5/2024). Peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mencatat tren yang signifikan pada 2023, dengan penjualan produsen kepada distributor meningkat setiap tahun.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), volume penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) di Indonesia mencapai 17,06 ribu unit pada 2023. Angka itu melonjak signifikan sebesar 65,2 persen (year-on-year) dibandingkan dengan tahun 2022, mencatat rekor tertinggi baru.
Pemerintah memberikan berbagai insentif untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun kebijakan relaksasi kendaraan listrik ini bertolak belakang dengan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Seperti yang dialami Nursida Can, warga dari Sagea. Aktivitas PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah merusak kehidupan di desanya. Air sungai Sagea jadi keruh. “Jangankan punya kendaraan listrik, kehidupan kami sudah terancam karena kerusakan lingkungan,” ucap Nursida pada Sabtu (4/5/2023) dikutip dari betahita.id.
Kegiatan ekstraksi nikel yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik yang berskala nasional maupun multinasional, telah menyisakan kerusakan lingkungan yang tak terhitung. Contohnya adalah di Lelilef dan Gemaf di Halmahera Tengah, wilayah operasi PT IWIP, serta di Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, yang menjadi tempat beroperasinya Harita Group.
Dampak dari aktivitas tambang, pabrik pengolahan bahan mentah, dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di dua wilayah tersebut adalah kerusakan lingkungan, kehilangan biodiversitas, peningkatan risiko penyakit yang sulit disembuhkan, serta pengabaian terhadap hak partisipasi masyarakat setempat.
Di Halmahera bagian timur, tempat PT ANTAM beroperasi, situasi serupa terjadi. Kegiatan penambangan nikel menguasai daratan, mencemari pesisir dan perairan laut, serta merusak pulau-pulau kecil seperti Gee dan Pakal. Sekarang, masalah kejahatan lingkungan dan kemanusiaan semakin diperparah dengan rencana penambangan nikel di Gunung Watowato oleh PT Priven Lestari. Gunung Watowato merupakan satu-satunya sumber air bagi hampir 20 ribu penduduk di Kecamatan Maba. Sumber air yang sama juga dimanfaatkan oleh warga di Subaim, Kecamatan Wasile, yang merupakan salah satu lumbung padi utama di Maluku Utara.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hilirisasi di sentra penambangan nikel telah mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan di kalangan penduduk. Persentase kemiskinan di wilayah-wilayah sentra nikel justru mengalami kenaikan. Contohnya, di Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan meningkat sekitar 0,11 persen poin. Dari 12,30 persen menjadi 12,41 persen. Begitu pula di Sulawesi Selatan, di mana angka kemiskinan naik 0,04 persen poin. Dari 8,66 persen menjadi 8,70 persen. Di Maluku Utara, angka kemiskinan juga meningkat 0,09 persen poin. Dari 6,37 persen pada September 2022 menjadi 6,46 persen.
Di sisi lain, ekonom Faisal Basri menegaskan bahwa proses hilirisasi nikel hanya memberi keuntungan kepada sebagian kecil orang, khususnya para pengusaha. Sementara itu, masyarakat dan lingkungan menjadi korban dari proses tersebut. Oleh karena itu, menurutnya, proses hilirisasi tidak tepat dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi Indonesia.
“Saya tidak anti investor asing, mereka berhak dapat laba. Tapi (seharusnya) yang lebih banyak untungnya rakyat Indonesia: kerjanya, pajaknya, dan lingkungannya tidak rusak,” kata Faisal dikutip dari Betahita.id.