“Kalau (Konflik Horizontal) Terjadi, maka yang Bertanggung Jawab adalah Jokowi”
Obral konsesi tambang terutama batubara yang difasilitasi Presiden Jokowi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menuai banyak kritik namun ada juga organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang menyambutnya dengan baik. Bagaimana regulasi ini memfasilitasi ormas keagamaan untuk ikut bisnis tambang? Dan bagaimana bacaan tentang latar belakang […]
“Kelihatannya mereka (pemerintah) menikmati ketidakjelasan ini!”
Profesor Sudarsono Soedomo, Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor (ITB) tentang karut marut konflik lahan. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan ada dualisme kelembagaan hukum yang membuat konflik tenurial “terpelihara” di Indonesia. Ini membuat berbagai pihak tersandera termasuk perusahaan dan masyarakat itu sendiri.