Retak Persyarikatan Tergoda Tambang
PP Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran mengelola tambang. Namun penolakan justru terjadi di pengurus daerah maupun generasi mudanya. Keputusan ini dinilai tidak melibatkan pengurus daerah dan lalai melihat fakta kerusakan akibat tambang. Tak cuma itu, tawaran pengelolaan tambang dalam Perpres 70 Tahun 2023 ini pun dinilai bertentangan dengan UU Minerba dan UU Administrasi Pemerintahan
FSC Terima Banyak Laporan terkait Deforestasi APRIL
Forest Stewardship Council (FSC) mendapati laporan kerusakan lingkungan yang diajukan LSM seperti Jikalahari dan ICEL terhadap APRIL yang tengah mengupayakan sertifikasi. Kendati sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan FSC pada akhir tahun lalu termasuk melaksanakan framework remedy, laporan-laporan ini tetap ditindaklanjuti FSC sebagai evaluasi. Jika terbukti melanggar, APRIL akan diberikan sanksi Korektif.
Laporan Deforestasi Baru APRIL di tengah Upaya Mendapatkan Kembali Sertifikasi FSC
Di tengah proses sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council), Jikalahari masih menemukan PT SAU dan PT RAPP Estate Sungai Mandau menebang hutan alam, membuka kanal baru, merusak ekosistem gambut yang memiliki fungsi lindung hingga menanam akasia di luar konsesi tanpa izin.
Petani Kecil Siap Beradaptasi Menghadapi Tantangan Penerapan EUDR
Petani kecil, termasuk petani sawit bersiap menyambut kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang mulai berlaku 2025. melalui panduan Bebas-Deforestasi, petani sawit memastikan produknya memenuhi standarisasi termasuk praktik bebas deforestasi.
Siak Hijau dan Bagaimana Pendekatan Lanskap Berperan dalam Kesuksesannya
Konsep kolaborasi Siak Hijau yang digalang Pemerintah Siak merupakan salah satu prinsip penyelamatan bentang alam dengan pendekatan lanskap atau Jurisdictional Approach (JA).
Tiga program utama yang diusung dalam program Siak Hijau melibatkan pemerintah, Masyarakat dan korporasi berupaya mencapai pertumbuhan berkelanjutan.
Bagaimana praktik JA dijalankan untuk kesuksesan implementasi Siak Hijau ini?
Astra Agro Diduga Operasikan Perkebunan Sawit Ilegal di Hutan
Di antara temuan yang diungkap oleh Friends of the Earth (FoE) Amerika, FoE Belanda dan WALHI ini, yakni 17 konsesi kebun sawit anak perusahaannya tumpang tindih dengan 17.664 hektare kawasan hutan di Indonesia. Namun pihak AAL menyebut bahwa laporan tersebut memiliki keterbatasan sumber data yang menghasilkan informasi keliru.
Enam Tahun Derita Siswa SD Terpapar Debu PLTU Ombilin
Sudah enam tahun sejak KLHK memberikan sanksi terhadap PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto, akibat terjadinya pencemaran udara hingga menyebabkan gangguan kesehatan pernafasan. Namun sanksi tersebut belum sepenuhnya ditaati. Ketidakpatuhan ini menyebabkan terus berulangnya pencemaran lingkungan dan pelanggaran hukum termasuk derita pernafasan yang dialami siswa SD.
Konsultasi Publik AIIB Mendapat Penolakan dari Korban Proyek Mandalika
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menyelenggarakan konsultasi publik pada Rabu (12/6/2024) di Jakarta untuk menyusun mekanisme komplain terkait proyek-proyek infrastruktur termasuk Mandalika Resort. Sayangnya, konsultasi publik tersebut tidak melibatkan masyarakat terdampak.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), mengatakan konsultasi publik ini tidak akan efektif tanpa melibatkan masyarakat terdampak secara langsung dan mendengarkan keluhan serta aspirasi mereka.
Aktivis FNKSDA Ingatkan PBNU soal Bahtsul Masail Muktamar NU yang Menolak Kerusakan Lingkungan
Mantan Koordinator Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Roy Murtadho, mengatakan ada empat kritikan terkait pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan. Pertama, ini merupakan taktik atau cara pemerintah menjadikan ormas-ormas agama, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) sebagai tameng pelindung rezim.
ICW: Korupsi Sektor Air Mencapai Rp455 Miliar
Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2016 hingga 2023 menunjukkan terdapat 128 kasus korupsi berkaitan dengan proyek di sektor pengairan. Proyek itu beragam mulai dari peningkatan jaringan irigasi, pembangunan saluran air bersih, hingga proyek instalasi jaringan pipa PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Kerugian negara yang timbul akibat korupsi di 128 proyek tadi, mencapai Rp455 miliar.