Sejumlah BUMN Ini Pendukung Utama Industri Batubara Milik Taipan Indonesia
Komitmen Indonesia pada transisi energi bersih menjadi pertanyaan. Hal ini mengemuka sebab negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbukti masih melakukan investasi pada perusahaan batu bara. Suntikan dana sebesar Rp163 triliun dikucurkan BUMN kepada enam korporasi raksasa batubara. Tak hanya soal bahaya lingkungan industri batu bara, industri batubara yang dihuni sejumlah top 1% elite Indonesia itu juga sarat dengan pelanggaran hukum.
Yang Tidak Terungkap dalam Keputusan Muhammadiyah Menerima Tambang Batubara
Keputusan Muhammadiyah menerima izin Kelola tambang terus menimbulkan narasi negatif. keputusan itu dikatakan memanfaatkan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sebetulnya lebih banyak mengungkapkan mudarat tambang. Tak sampai disana, Fatwa itu dikatakan diintervensi sejumlah tokoh Muhammadiyah yang memiliki kepentingan di bisnis tambang.
Delusi Keberhasilan Transisi Energi dalam Pidato Kenegaraan Jokowi
Menjelang akhir masa kepemimpinannya Presiden Jokowi memaparkan sejumlah capaian terkait pembangunan transisi energi termasuk pembangunan smelter pengolahan mineral yang disebutnya membawa dampak positif. Namuan temuan-temuan di lapangan justru menunjukkan hasil berbeda. Sejumlah pembangunan di sektor energi malah memperlihatkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Praktik Investasi Tiongkok di Sulteng: Ketenagakerjaan Buruk, Konflik Agraria hingga Dampak Kesehatan
Investasi Tiongkok di PT Indonesia Morowali Industrial Park menunjukkan sejumlah masalah serius. Hak-hak pekerja di perusahaan Nikel tersebut kerap diabaikan. Mulai dari gaji yang dinilai tak memadai, kesehatan pekerja, hingga jaminan keselamatan kerja menjadi sorotan negatif dalam riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara
Ombudsman Bank Dunia Selidiki Pendanaan Proyek PLTU Jawa 9 dan 10
Ombudsman bank dunia akan menyelidiki pembiayaan PLTU 9 dan 10 di Suralaya, Jawa Barat yang terindikasi berdampak buruk pada kesehatan, mata pencaharian, dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Pengembangan PLTU ini diketahui berpotensi menimbulkan 250 juta metrik ton karbon dioksida selama masa pakainya selama 30 tahun. Tak hanya itu, PLTU ini juga mengancam sejumlah situs lokal salah satunya Pantai Kelapa Tujuh, yang merupakan sumber utama pendapatan warga dari sektor pariwisata dan perikanan.
10 Juta Hektare Hutan dan Lahan Terbakar dalam 10 Tahun Terakhir
Auriga Nusantara menyebut dalam 10 tahun terakhir terjadi total 10 juta hektar. Kalimantan dan Sumatera mengalami kebakaran paling parah mencapai 55 persen total area.
Kritik atas Mimpi Tambang Ramah Lingkungan dan Berkeadilan Sosial ala Muhammadiyah
Langkah Muhammadiyah yang menerima tawaran pengelolaan tambang dengan komitmen pro lingkungan, pengelolaan berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan sosial dianggap hanyalah lip service. Menurut kelompok kampanye iklim 350.org setiap aktivitas pertambangan selalu berujung pada kerusakan lingkungan
FSC Receives Piles of Deforestation Allegations on Giant AprilÂ
Amid intensive efforts to reinforce its commitment to environmental sustainability, APRIL, a major player in Indonesia’s pulp and paper industry, faces significant challenges in its quest to regain certification from the Forest Stewardship Council (FSC) after it was revoked ten years ago. In 2014, APRIL lost its FSC certification due to unsustainable logging practices and […]
Recent Deforestation on APRIL’s Concessions Amid Efforts to Regain FSC Certification
In the midst of the Forest Stewardship Council certification process, Jikalahari still found PT SAU and PT RAPP Estate Sungai Mandau cutting down natural forests, opening new canals, damaging peat ecosystems with protective functions, and planting acacia outside the concession without permission.
FSC Terima Banyak Laporan terkait Deforestasi APRIL
Forest Stewardship Council (FSC) mendapati laporan kerusakan lingkungan yang diajukan LSM seperti Jikalahari dan ICEL terhadap APRIL yang tengah mengupayakan sertifikasi. Kendati sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan FSC pada akhir tahun lalu termasuk melaksanakan framework remedy, laporan-laporan ini tetap ditindaklanjuti FSC sebagai evaluasi. Jika terbukti melanggar, APRIL akan diberikan sanksi Korektif.