Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan, industri nikel Indonesia masih kalah bersaing dengan negara lain. Salah satu penyebabnya adalah tingginya emisi yang dihasilkan oleh industri nikel Indonesia.
Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi, menyatakan bahwa intensitas emisi nikel Indonesia mencapai 58,6 ton CO2e per ton. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata emisi nikel global, 48 ton CO2e per ton.
“Rata-rata global 10 ton lebih rendah dari yang kami miliki. Jadi ini bisa menurunkan daya saing produk nikel kami karena di semua sektor produksi dan industri sangat melihat jejak karbon dari setiap produk yg diperdagangkan,” kata Nizhar dalam acara “Kick Off Penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel” di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Lebih lanjut, Nizhar menjelaskan bahwa lebih dari setengah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive digunakan untuk menggerakkan smelter nikel. PLTU captive ini merupakan pembangkit yang dioperasikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan listriknya sendiri.
Dari total kapasitas operasional PLTU, sebanyak 76% digunakan untuk industri logam, setara dengan 117 unit PLTU dengan kapasitas total 10.821 MW. Dari jumlah tersebut, sekitar 67% atau sekitar 7.273 MW digunakan untuk menggerakkan smelter nikel, sementara sisanya digunakan untuk keperluan industri lain seperti smelter aluminium, besi, baja, tembaga, dan pengolahan logam lainnya.
“Nikel memiliki dampak signifikan terhadap emisi di sektor industri logam,” tambah Nizhar.
Nizhar menambahkan bahwa tingginya emisi ini disayangkan karena hilirisasi mineral juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
Peta Jalan Dekarbonisasi Nikel
Bappenas dan World Resources Institute (WRI) tengah merancang sebuah peta jalan untuk mendekarbonisasi industri nikel di Indonesia. Peta jalan ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi industri nikel dalam hal emisi karbon.
Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, kementerian/lembaga teknis, dan akademisi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung penurunan emisi sepanjang rantai pasok industri nikel di Indonesia.
Menurut Nizhar Marizi, penyusunan peta jalan ini ditargetkan akan selesai pada September 2024 dan akan diimplementasikan pada Maret 2025, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Harusnya (selesai) September ya, karena akan dipakai untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2025–2029,” ujar Nizhar Marizi
Dalam paparannya, WRI menyebut bahwa mereka akan mengumpulkan data emisi dari masing-masing smelter nikel dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia pada April hingga Mei 2024. Pada Juni 2024, data emisi masing-masing smelter dan PLTU ditargetkan sudah terkumpul sehingga membentuk angka garis dasar atau baseline emisi.
Barulah pada Juli 2024, Bappenas dan WRI akan mengadakan FGD untuk mencari strategi tata kelola, pendanaan, hingga di sisi pemerintahan. Sementara pemodelan kebijakan akan dilakukan dalam rentang Agustus hingga September.
Direktur Program Iklim, Energi, Kota, dan Laut WRI Indonesia, Almo Pradana, mengatakan, sebagai pemain global, poros pemanfaatan nikel Indonesia harus berdasar pada prinsip pembangunan rendah karbon. Indonesia perlu menciptakan industri yang produktif sekaligus mengimplementasikan proses produksi dan produk yang rendah emisi.
“Menyertai pelaksanaan hilirisasi nikel dengan dekarbonisasi menjadi krusial karena tidak hanya mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global yang semakin hijau,” kata Almo dalam keterangan resmi, Kamis (4/4/2024).
Rencananya, draf perdana dari peta jalan ini akan selesai pada September-Oktober 2024 dan terintegrasi dengan RPJMN. Almo mengungkapkan, akhir tahun ini, WRI akan mengadakan konsultasi publik sehingga finalisasi draf ini tercapai pada Januari 2025. Finalisasi peta jalan ini dijadwalkan pada Januari 2025, dengan peluncuran versi final pada Februari 2025, yang akan diimplementasikan pada Maret 2025.
Apabila peta jalan dan RPJMN selesai, langkah selanjutnya yakni membuat action plan. Rencananya, mereka akan mengidentifikasi sumber energi yang bisa menggantikan batu bara sepanjang lima tahun pertama. (*)