Oleh: Reja Hidayat (kontributor Jakarta Tangkasi.ID)
Pulau Jawa yang dihuni hampir 60% jumlah populasi Indonesia kini kondisi lingkungannya semakin tertekan oleh bencana hidrometerologis serta menyempitnya ruang hidup. Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan menjadi provinsi paling banyak mengalami bencana selama 2023. WALHI menyebut Pulau Jawa dalam situasi menuju keruntuhan.
Dalam siaran pers Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) region jawa pada 27 Februari 2024 lalu, ada sebanyak 5.365 bencana yang melanda seluruh Indonesia selama 2023, dengan kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, banjir, longsor, kekeringan, hingga abrasi dan gelombang pasang.
Di balik angka-angka ini terdapat ribuan cerita pilu. Lebih dari 8 juta jiwa terpaksa meninggalkan rumahnya, menyisakan kenangan terpahit. Sebanyak 250 lebih nyawa meninggal, dan 5 ribu orang lainnya luka-luka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di dalam hati dan pikiran. Namun, bencana ini bukan hanya akibat perubahan alami, tetapi juga campur tangan manusia yang terus menerus merusak bumi.
Suci Fitriah Tanjung, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jakarta mengungkapkan, daerah metropolitan menjadi salah satu yang paling terdampak akibat pembangunan yang tak mempertimbangkan kondisi ruang. Akibatnya, terjadi penurunan permukaan tanah hingga 12 cm per tahun, krisis air bersih, polusi udara, pencemaran laut, hingga tenggelamnya pesisir, banjir, dan pulau-pulau kecil.
“Persoalan ini berakar pada ketidakadilan ruang akibat ketimpangan penguasaan agraria di Jakarta yang lebih dari separuhnya telah dikuasai korporasi sehingga menghambat pemenuhan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai amanat UU Penataan Ruang,” kata Suci.
Selain itu Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) terbaru juga masih memfasilitasi reklamasi, bahkan rencana yang baru-baru ini sebagai respons atas perubahan iklim akan membangun giant sea wall sebagai solusi. Sebab dalam pembangunannya, tanggul laut ini justru merusak mangrove, reklamasi pantai, sampai menggusur dan merampas kehidupan ribuan nelayan yang bergantung pada laut Jakarta. Alih-alih menjadi proyek adaptasi iklim, tanggul laut justru menjadi maladaptasi iklim sebab dibangun dengan merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan, mengatakan bencana banjir yang terjadi sepanjang 2023 kemarin, hampir terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur, lalu kebakaran hutan dan lahan juga hampir terjadi di seluruh wilayah, ditambah dengan kekeringan. Dampak dari hal tersebut adalah ancaman pangan, lalu air bersih dan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak pada terganggunya kehidupan warga.
“Persoalan ini disebabkan oleh problem tata ruang, termasuk kebijakan tata ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Timur, di mana masih memfasilitasi alih fungsi kawasan, termasuk hutan, mata air dan kawasan pangan,” kata Wahyu.
Sebagai contoh, tambah Wahyu, Kota Batu, Malang dan Surabaya, kini dilanda banjir, longsor dan semakin berkurangnya kawasan hijau. Dia melihat rencana tata ruang masih memfasilitasi perluasan kawasan ekonomi, salah satunya tambang termasuk di Pesisir Selatan dan Utara seperti terjadi di Tumpang Pitu, Banyuwangi hingga Trenggalek yang kini bercokol tambang emas, sampai perluasan perumahan di kawasan urban sebagaimana terjadi di Surabaya, Malang dan Batu.
Pun tata ruang yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah berdampak pada kondisi di Jawa Tengah. Direktur Walhi Jawa Tengah, Fahmi Bastian, mencatat revisi tata ruang yang semakin memperluas wilayah pertambangan, kawasan lindung yang kehilangan statusnya, semuanya membuat lingkungan semakin rapuh. Selain itu wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi 9 kawasan ekonomi baru yang dimana semakin menambah persoalan dalam daya dukung lingkungan.
Tidak lepas dari itu wilayah pesisir Utara Jawa tengah juga mengalami degradasi lingkungan yang semakin masih akibat pembangunan, bisa dilihat wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah dua tahun terakhir mengalami bencana ekologis yang terus menerus, seperti banjir rob, menurunnya muka tanah dan abrasi contoh Semarang, Demak dan Pekalongan.
Namun, di tengah kelamnya cerita ini, Walhi Region Jawa menuntut pemerintah untuk bertindak serius dan mengambil langkah tegas. Mereview kebijakan dan aturan yang bertentangan dengan upaya penyelamatan dan pemulihan Pulau Jawa menjadi hal yang mendesak.
Walhi tidak hanya menuntut, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bergabung, bersama-sama menjaga warisan alam yang tak ternilai harganya ini. Dengan harapan di hati, mereka melangkah, siap menyelamatkan Pulau Jawa dari ambang kehancuran yang semakin mendekat. “Kami juga menyerukan untuk segenap gerakan dan rakyat untuk terus berjuang serta menyuarakan tentang penyelamatan Pulau Jawa,” kata Fahmi. (*)