Di lembah yang tersembunyi di Pulau Koro, Fiji, terletak desa Nacamaki. Di sini, pada waktu-waktu tertentu setiap tahunnya, penduduk desa turut serta dalam sebuah upacara kuno yang kaya makna. Mereka memandu langkah mereka ke pinggir pantai, disertai dengan nyanyian yang merdu, sambil menggema bunyi tanduk cangkang keong dengan ritme khusus. Tujuan mereka sederhana: memanggil penyu suci ke pantai.
Bagi penduduk desa, penyu-penyu ini bukan sekadar binatang laut biasa. Mereka dianggap suci, dihormati sebagai pelindung dan dewa, yang membawa berkah bagi desa. Adat yang turun-temurun melarang penduduk desa untuk menyakiti atau mengganggu penyu-penyu ini, dan keyakinan mereka adalah bahwa penyu akan selalu menjawab panggilan mereka.
Meskipun zaman telah berubah, praktik seremonial penduduk desa Nacamaki ini tetap dijaga dengan cermat hingga hari ini. Namun, di balik keindahan dan spiritualitas upacara ini, terdapat ancaman yang tak terlihat: polusi plastik.
Kisah tentang upacara sakral di desa Nacamaki diungkap Rufino Varea, seorang ilmuwan kelautan asli Rotuman dari Fiji yang mendalami ekotoksikologi laut- di sela-sela sesi keempat Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC-4) di Ottawa, Kanada.
“Kita perlu memikirkan masalah polusi plastik ini dari sudut pandang keadilan, khususnya yang berkaitan dengan komunitas adat. Penduduk Kepulauan Pasifik adalah masyarakat lautan, dan laut adalah sumber cerita asal usul kita dan apa yang menghubungkan kita sebagai masyarakat Pasifik. Tanpa laut, kita kehilangan rasa memiliki dan akar kita,” kata Varea dalam keterangan resmi Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), Kamis (25/4/2024).
Ia menambahkan bahwa plastik sebagian besar ditemukan di lingkungan laut tetapi tidak dimulai dari sana. Mayoritas plastik yang kami tangani di Pacific Small Island Developing States (PSIDS) berasal dari sumber eksternal.
Setiap tahun, sekitar delapan juta ton plastik mencapai lautan, dengan sekitar 80 persennya berasal dari sumber-sumber di darat. Diprediksi bahwa sepertiga ikan yang kita konsumsi telah menelan plastik, bersama dengan 90 persen burung laut. Jika tren polusi plastik ini terus berlanjut, para ahli memperkirakan jumlah plastik di lautan akan melampaui jumlah ikan pada 2050.
“Kami berada di ujung hilir permasalahan ini. Jika Anda ingin melindungi lingkungan laut dan masyarakat adat, fokusnya harus beralih ke sumber masalahnya, yaitu hulu di mana ekstraksi dan produksi terjadi,” ungkap Varea.
Sampah plastik menjadi begitu sulit untuk dikelola sehingga beberapa masyarakat adat dan lokal menghadapi dilema untuk menggunakannya sebagai bahan bakar memasak. Hal ini disebabkan oleh dominasi polusi plastik yang telah menggantikan peran hutan bakau sebagai sumber utama kayu bakar.
Dalam penelitiannya, Varea mengungkapkan kepada para delegasi di INC 4 bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada kesadaran, tetapi juga pada ketidaksetaraan yang ada.
“Sampah plastik menjadi sangat sulit untuk dikelola sehingga beberapa masyarakat adat dan lokal diketahui menggunakannya sebagai sumber bahan bakar memasak karena kita memiliki seluruh hutan bakau, yang merupakan sumber utama kayu bakar, telah dikuasai dan digantikan oleh polusi plastik,” ucapnya.
Pendapat Varea juga didukung oleh Mohammad Chowdhury dari Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Iklim Bangladesh. Chowdhury menyoroti bahwa negara-negara hilir adalah korban utama akumulasi sampah plastik melalui perairan internasional, yang merusak ekosistem perairan dan bahkan menyebabkan bencana banjir.
Untuk mengatasi masalah ini, kata Chowdhury, pemerintah nasional di negara-negara berkembang juga mengucurkan alokasi anggaran nasional ekstra untuk mengelola sampah plastik lintas batas. Namun, sayangnya negara berkembang menghadapi sejumlah tantangan terkait kapasitas dan kemampuan mereka dalam mengelola sampah yang ramah lingkungan, yang pada akhirnya berujung pada produksi sampah plastik lintas negara.
“Mempertimbangkan semua kondisi tersebut, perhatian khusus perlu diberikan kepada negara-negara berkembang di hilir untuk mengelola polusi plastik lintas batas agar tidak memberikan dampak negatif terhadap dimensi pembangunan berkelanjutan, sosial dan ekonomi,” ujar Chowdhury.
Sementara itu, Varea menyampaikan harapannya bahwa perjanjian plastik yang sedang disusun akan menjadi alat yang kuat dan holistik dalam menangani polusi plastik dari awal hingga akhir siklusnya.
“Harapan kami adalah apa yang kami lakukan di sini hari ini, dapat membantu masyarakat adat, seperti masyarakat Nacamaki, untuk terus menjalankan praktik upacara sakral ini,” tutupnya.(*)