Harga Beras Melonjak, Pemerintah Buka Food Estate Baru

Tangkasi.id – Kenaikan harga beras belakangan ini ternyata bukan sekadar isu pasar. Di balik gempar harga, terkuak rencana pemerintah yang akan melanjutkan kontroversi: Food Estate raksasa seluas 2,684 juta hektare di Papua. Rencana itu juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Proyek ini diluncurkan sebagai langkah antisipasi krisis pangan. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Maikel Peuki, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua, mengungkap bahwa Food Estate ini bukan hanya ancaman bagi hutan, tapi juga masyarakat adat Papua sebagai pemilik hak ulayat. Ia menegaskan bahwa Food Estate bukanlah solusi yang relevan untuk masalah pangan.

“Dalam konteks Papua, program Food Estate tidak relevan. Orang Papua sudah memiliki sumber pangan dari alam, seperti kebun dan hutan, yang sudah cukup untuk kehidupan mereka,” tegas Maikel kepada Tangkasi.id, Rabu (6/3/2024).

Ia mengungkapkan, proyek Food Estate di Papua tidak hanya gagal menjawab persoalan pangan, namun juga menimbulkan masalah baru yang merugikan masyarakat. Di Kabupaten Keerom, contohnya, lahan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu telah merugikan masyarakat.

Masyarakat yang sebagian besar bekerja di proyek ini, bersama dengan aparat daerah, menghadapi kesulitan saat panen jagung. Meskipun hasil panen melimpah, mereka bingung karena tidak ada pasar yang dapat menampung produk mereka. Harga pasar yang tidak stabil dan kurangnya akses pasar membuat hasil panen banyak yang tidak terjual atau bahkan membusuk.

Situasi ini, kata Meikel, membuat mereka terjebak dalam lingkaran masalah, lebih banyak rugi daripada janji yang diharapkan. Masyarakat kehilangan hutan sebagai tempat mata pencaharian utama mereka sehari-hari. Hasil dari Food Estate yang tidak dapat dipasarkan dengan baik membuat mereka semakin terpinggirkan ekonominya.

Dampak lain dari Food Estate di Papua adalah habisnya hutan yang digunakan sebagai lahan proyek. Masyarakat terpaksa menghadapi hidup di atas kerugian-kerugian yang tidak mereka duga sebelumnya. “Situasi ini menunjukkan bahwa Food Estate bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pangan, namun justru menimbulkan lebih banyak masalah yang membebani masyarakat,” katanya.

Diketahui, program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate) merupakan salah satu dari 10 program strategis nasional dan 201 PSN dengan nilai investasi sebesar Rp. 4.809,7 triliun, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tanggal 17 November 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menambahkan, ke depan, ada 120 ribu hektare lahan baru yang akan dibuka oleh pemerintah pusat di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kecenderungan pemerintah, lanjut dia, lebih mengincar lahan baru ketimbang lahan bekas eks sawit. Dan kondisi berpotensi merugikan masyarakat adat.  

Ulin Epa, aktivis pangan dari Sentani, Jayapura, menyuarakan kekhawatiran. Menurutnya, penyelesaian krisis pangan bukanlah dengan menggusur lahan masyarakat, tapi dengan mendukung pangan mandiri mereka. Pemerintah, katanya,  perlu membuat kebijakan mengurangi ketergantungan pada beras.

“Naiknya harga beras seharusnya jadi momentum untuk menggalakkan diversifikasi pangan,” kata Ulin dikutip Mongabay, Rabu (6/3/2024)

Masyarakat Papua, kata Ulin, sebenarnya tidak punya kebudayaan menanam padi. Beberapa program taman padi yang pernah pemerintah canangkan terbukti gagal. Masyarakat lebih mudah mengembangkan pangan lokal. Makanan-makanan ini tidak perlu lahan besar dan perawatan minim.

“Bayangkan waktu, tenaga, dan biaya petani ketika menanam padi,” tambah Ulin. “Jauh lebih efisien jika kita mendukung produksi pangan lokal yang sesuai dengan budaya dan kearifan Papua.”

Dari segi kesehatan pun demikian. Makanan lokal kaya serat dan hampir tak ada bahan kimia hingga baik untuk kesehatan. “Tidak banyak gula di situ, lalu kita makan, tidak perlu makan banyak. Makan sedikit saja akan kenyang. Jadi, baik sekali untuk kesehatan,” ucapnya. (*)