Pemilihan Presiden 2024 baru saja selesai. Real Count Komisi Pemilihan Umum (KPU) per 21 Februari 2024 pukul 23.00 WIB yang telah menghimpun 74,33% rekapitulasi suara dari seluruh TPS di Indonesia, menempatkan Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemilik perolehan suara tertinggi dengan persentase sebesar 58,78%. Kendati Real Count KPU akan segera usai, Real Count kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus berjalan.
Sepanjang tahun 2023, terjadi peningkatan deforestasi di Provinsi Riau seluas 20.698 ha. Padahal, sejak tahun 2020 hingga 2022, tren deforestasi sempat mengalami penurunan seluas 14.390 ha per tahunnya. Kini, luasan tutupan hutan di Provinsi Riau berkurang dari 1.398.582 ha menjadi 1.377.884 ha.
Areal yang mengalami deforestasi paling tinggi adalah area konsesi HTI dengan luas 6.049 ha. Disusul oleh areal konservasi seluas 4.757 ha dan areal perkebunan kelapa sawit sekitar 1.450 ha. Berkurangnya luasan tutupan hutan ini, terjadi pada seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Afriyan Sagita, Manajer Advokasi dan Kampanye Jikalahari menyatakan bahwa deforestasi di areal konservasi terjadi karena perambahan hutan dan pembukaan hutan untuk lahan sawit.
Pria yang akrab disapa Aldo ini menuding bahwa pembukaan areal konservasi untuk perkebunan sawit ini banyak dilakukan oleh cukong-cukong besar. Dia juga menyindir kinerja Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang terkesan tidak bekerja melakukan pengawasan di kawasan konservasi.
“Kalau masih ada deforestasi, mereka bekerja tidak? Ataupun bekerja, mungkin personelnya kurang. Sering jawaban mereka begitu, wilayah mereka luas dan (mengalami) kekurangan personel,” ujarnya satire.
Daerah yang mengalami deforestasi paling parah, adalah Kampar, dengan luasan tutupan hutan yang berkurang sebesar 4.901 ha. Pada peringkat kedua dan ketiga, dipegang oleh Rokan Hulu seluas 3.234 ha dan Pelalawan seluas 3.024 ha. Sedangkan angka deforestasi kabupaten/kota lain di Riau, bekisar di angka 200-2.000 ha.
Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Okto Yugo Setyo mengungkapkan peningkatan deforestasi ini, selalu bertepatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut, disampaikan dalam diskusi dan peluncuran Catatan Akhir Tahun (Catahu) Jikalahari 2023 bertajuk “Komitmen Ekologis 3 Kandidat Capres: Masih Meragukan, Belum Ada yang Berani Melawan Korporasi” pada awal Januari lalu..
Data Jikalahari, setiap memasuki masa-masa tahun politik, ada peningkatan deforestasi yang signifikan. Pada Pemilu 2019, misalkan, laju deforestasi di Provinsi Riau seluas 33.072 ha. Sedangkan tahun sebelumnya, deforestasi “hanya” 13.669 ha.
“Biasanya begitu. Mau Pemilu, ada kaitan deforestasi kemudian kebakaran (hutan dan lahan), itu biasanya angkanya selalu meningkat,” ujar Okto.
Lebih lanjut lagi, Okto menyebutkan sepanjang 2023 angka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tidak menunjukkan kondisi perbaikan. Mengutip data milik SiPongi KLHK dalam Catahu Jikalahari 2023, luas karhutla di Riau mencapai 6.990 ha. Hasil analisis menggunakan citra satelit Terra-Aqua Modis dan Sentinel 2, ada 97 perusahaan HTI dan kelapa sawit yang tersebar di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, diduga menjadi penyebab polusi asap.
Klaim Jikalahari ini, diperkuat dengan hasil investigasi pada areal konsesi milik PT Arara Abadi Distrik Nilo pada 28 Oktober 2023 lalu. Jikalahari menemukan areal bekas terbakar seluas 5 ha dan berbatasan langsung dengan hutan alam. Areal konsesi PT Arara Abadi yang terbakar tersebut, berdasarkan analisis GIS yang dilakukan oleh Jikalahari, masuk dalam area Peta Prioritas Restorasi Gambut 2015-2017 Badan Restorasi Gambut (BRG). Sehingga, areal yang terbakar di lahan milik PT Arara Abadi tersebut, sebelumnya juga pernah terbakar.
Aldo mengatakan belum ditemukan bibit akasia di bekas lahan yang terbakar, sehingga ini merupakan kelalaian perusahaan dalam menjaga areal konsesi miliknya. Namun menurutnya hal ini masih perlu investigasi lebih lanjut. Jikalahari tidak menutup kemungkinan bahwa potensi lahan yang terbakar tersebut ditanami pohon akasia terbuka lebar. Apalagi areal ini merupakan lahan gambut dalam.
“Kalau kita lihat, lokasinya itu susah dijangkau jadi tidak mungkin kalau dia bilang masyarakat yang bakar, ngapain masyarakat datang kesitu membakar. Tapi, kalau dibilang mereka (perusahaan) sengaja membakar, bisa jadi. Karena bisa jadi nanti akan ditanami,” ujar Aldo.
Aldo juga mengkritisi sikap aparat penegak hukum sangat diskriminatif dalam menghadapi kasus kebakaran lahan konsesi PT Arara Abadi ini. Pria yang akrab disapa Aldo ini, mengatakan kepolisian dalam hal ini Polres Pelalawan ikut memadamkan lahan PT Arara Abadi yang terbakar. Hal ini menurutnya berbanding terbalik dengan sikap kepolisian kepada masyarakat.
“Ketika masyarakat (yang membakar), Polresnya datang nangkap. Ketika perusahaan besar (yang membakar), Polresnya yang memadamkan, ikut turun memadamkan,” ucapnya. (*)