Forest Watch Indonesia melakukan protes terhadap pemerintah terkait izin hutan kebun energi yang diberikan kepada PT Malinau Hijau Lestari (MHL) di Kalimantan Utara. Pemerintah disebut memberikan izin HTE 19.045 hektare di areal penggunaan lain (APL), tapi faktanya di lapangan lahan PT MHL masuk ke dalam hutan tertutup atau hutan alam.
“Mayoritas lahan HTE (PT MHL) di hutan alam,” kata Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI, Anggi Putra Prayoga kepada Tangkasi.id, Senin (4/3/2024).
Dia mengungkapkan, harusnya izin usaha hutan tanaman energi di dalam kawasan hutan produksi, bukannya di APL. Kalau di APL biasanya usaha perkebunan. Kondisi ini membuat orang kebingungan dengan kebijakan pemerintah.
“Perusahaan ini, izinnya apa? kehutanan atau perkebunan? gak jelas,” kata Anggi.
PT MHL merupakan anak perusahaan PT Mitrabara Adiperdana Tbk, perusahaan konsesi batubara yang sedang fokus diversifikasi bisnis ke sektor non-batubara.
PT MHL pada akhir Desember 2023 mendapat pinjaman jumbo dari PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) sebesar US$51,24 juta, atau sekitar Rp793,73 miliar (kurs Rp15.489 per dolar AS). Pinjaman itu digunakan untuk membangun pabrik pelet kayu (wood pellet) di Malinau, Kalimantan Utara.
FWI menyebutkan, ada 31 perusahaan HTE di Indonesia dan 1 Perusahaan BUMN Perum Perhutani di Jawa yang berkomitmen akan menyuplai kebutuhan biomassa kayu di 52 PLTU di Indonesia. Dalam dokumen RUPTL, Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang membutuhkan minimal 8 juta ton biomassa kayu setiap tahunnya untuk menggantikan 5 sampai 10 persen batubara.
Anggi menambahkan, pembangunan HTE yang mayoritas dijalankan oleh korporasi kehutanan memiliki kecenderungan motif penguasaan hutan dan lahan semata. Perusahaan HTE hanya ingin memanen kayu yang berasal dari hutan alam dan tidak serius melakukan penanaman tanaman energi.
“Ini bukan soal upaya pengurangan emisi, melainkan eksploitasi alam yang berkedok energi bersih di tengah stagnasi bisnis kayu bulat kehutanan Indonesia. Dan ini merupakan potret dimana pemanfaatan biomassa kayu dari pembangunan HTE tidak memperhitungkan dampak dan keberlanjutan suplai di tengah berbagai permasalahan konsesi kehutanan di Indonesia,” katanya
Sementara itu, berdasarkan perhitungan Trend Asia, dengan asumsi penggunaan pelet kayu dan tingkat co-firing sebesar 10 persen, kebutuhan biomassa untuk 52 lokasi PLTU atau 107 unit PLTU dengan kapasitas total 18,8 gigawatt membutuhkan 10,23 juta ton per tahun.
Manager Bioenergy Trend Asia, Amalya Reza, mengatakan biomassa yang digunakan PLN adalah limbah dari wood atau pelet kayu, yang kemudian dibakar 1 juta ton, tapi nyatanya alih-alih mengurangi emisi justru pembakaran tersebut menghasilkan emisi 1.7 ton, yang mana lebih tinggi. Sulit untuk memenuhi jumlah bahan baku biomassa sebesar itu, kemungkinan besar harus didapatkan dari perkebunan kayu berskala besar, seperti hutan tanaman energi (HTE).
“Membangun HTE yang ekstensif berpotensi menimbulkan deforestasi. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) selama ini menunjukkan kecenderungan tersebut (deforestasi),” katanya.
Kecenderungan ini, lanjut Amallya, sudah terlihat dalam pembangunan hutan tanaman industri (HTI), di mana data dari MapBiomas Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 38 persen dari total tutupan lahan HTI berasal dari pembukaan hutan alam.
Selain itu, program co-firing biomassa di 52 lokasi PLTU di Indonesia membawa risiko besar bagi warga, lingkungan, dan iklim. Untuk mendukung “transisi energi palsu,” pemerintah diharuskan menyediakan lahan seluas 2,33 juta hektar, setara dengan 35 kali luas daratan DKI Jakarta, untuk pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE). Jika itu terjadi, maka diantisipasi bahwa rantai pasok biomassa ini akan menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca Indonesia hingga mencapai 26,48 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) setiap tahun.
Amalya juga menjelaskan, ada beberapa poin penting permasalahan co-firing. Pertama, PLN mengklaim telah menekan 1,05 Juta Ton CO2 emisi karbon di 2023, namun, tidak memberikan kepada publik metode perhitungannya. Kedua, ketika PLN mengklaim perihal itu, informasinya mengenai PLTU dan jenis biomassa nya apa aja tidak diberikan.
Terakhir, kata Amalya, sejujurnya PLN tidak akan mencapai target 10,2 juta ton biomassa untuk 52 lokasi PLTU pada 2025. Pasalnya, pada 2023 PLN hanya mampu memasok 1 juta ton biomassa untuk 43 lokasi PLTU. Pada 2024, PLN menargetkan 2,56 juta ton biomassa untuk 47 lokasi PLTU. “Jadi kita simpulkan, seharusnya PLN sadar bahwa co-firing belum possible dilakukan,” katanya. (*)