Auriga Nusantara, organisasi masyarakat sipil berbasis di Jakarta mengungkapkan bahwa secara kumulatif kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama satu dekade terakhir cukup tinggi, yakni sekitar puluhan juta hektare. Angka itu berdasarkan hitungan kebakaran hutan dan lahan yang berulang di area yang sama.
“Setidaknya dari 2013-2023 secara total kebakaran hutan dan lahan seluas 10 juta hektare,” kata Sesilia Maharani Putri, peneliti Auriga Nusantara saat peluncuran Mapbiomas Fire: Transparansi Data Lahan Terbakar Demi Penanggulangan Kebakaran di Indonesia, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Mapbiomas Indonesia Fire adalah platform yang menyajikan data berupa peta lahan terbakar dalam sepuluh tahun terakhir.
Analisis peta itu juga mengungkapkan bahwa pada 2023, kebakaran hutan dan lahan mencapai satu juta hektare, di mana 55 persen dari kebakaran tersebut terjadi di wilayah dengan tutupan tumbuhan non-hutan, seperti savana, rawa, dan semak. Data ini menunjukkan bahwa kebakaran sering kali melanda area dengan vegetasi non-hutan, yang mungkin lebih rentan terhadap kebakaran akibat konversi lahan atau kebakaran alami.
Sesilia menjelaskan bahwa, jika area kebakaran selama 10 tahun terakhir dihitung tanpa kejadian berulang di area yang sama, maka angkanya mencapai 6,1 juta hektare. Dari angka itu, Kalimantan mengalami kebakaran 2,34 juta hektare atau sekitar 34,9 persen, disusul Sumatera dengan 1,38 juta hektare atau 22,38 persen.
“Kalimantan dan Sumatera mengalami kebakaran paling parah, menyumbang 55 persen dari total area terbakar,” ungkap Sesilia.
Yang mengejutkan, tambah Seselia, Papua yang hutannya masih luas menempati peringkat ketiga kebakaran hutan dengan luas 754 ribu hektare atau 12,3 persen. Sedangkan Bali-Nusa Tenggara mencapai 746 ribu hektare karhutla atau 12,2 persen. Sulawesi mencapai 596 ribu hektare atau 9,7 persen. Sementara Pulau Jawa dan Maluku juga mengalami kebakaran dengan proporsi yang lebih kecil.
Jika dirinci lebih jauh, maka ada lima kabupaten tertinggi yang mengalami kebakaran lahan, yakni Merauke dengan luas kebakaran mencapai 596 ribu hektare, Ogan Komering Ilir 335 ribu hektare, Ketapang 271 ribu hektare, Sumba Timur 237 hektare dan Pulang Pisau 196 ribu hektare. Sedangkan 493 kabupaten/kota lainnya seluas 4,5 juta hektare.
Sesilia menambahkan bahwa kebakaran lahan di Indonesia terjadi pada kelas natural mencapai 68 persen, dan 32 persen di area antropik atau dekat dengan aktivitas manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa kebakaran sering digunakan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan.
Dalam satu tahun, lanjut Sesilia terdapat empat bulan krusial yang sering mengalami kebakaran, dengan periode utama kebakaran berlangsung dari Agustus hingga November. Puncak kebakaran biasanya terjadi pada bulan Oktober, sedangkan kebakaran mulai menurun pada bulan Desember.
“77 kebakaran terjadi pada Agustus hingga November. Secara kumulatif puncak kebakaran di Indonesia berawal pada Agustus dan berakhir di November,” kata Sesilia
Dampak Kebakaran Hutan di Sumatera Selatan
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi. Hal itu diungkap oleh Syafrul Yunardy, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Ekosistem dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut data Dinas Kehutanan, kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 di Sumatera Selatan menghasilkan emisi karbon dioksida setara 130,4 metrik ton CO2. Angka ini mencakup 93 persen dari total emisi sektor lahan selama periode 2010-2014.
Kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan, gangguan ekonomi, dan penurunan kualitas lingkungan. Perubahan iklim yang dipicu oleh kebakaran juga berimbas pada produktivitas pertanian, dengan efek jangka panjang yang merugikan perekonomian daerah.
“Dampak kebakaran ini tidak hanya terjadi saat kejadian, tetapi juga memiliki efek berkelanjutan yang berdampak negatif pada ekonomi dan meningkatkan kemiskinan,” ujar Syafrul saat peluncuran Mapbiomas Fire.
Menurutnya, ada kaitan antara kebakaran hutan dan kemiskinan, terutama di lahan gambut. Di Ogan Komering Ilir, misalnya, luas kebakaran lahan meningkat drastis dari 1.035 hektare pada 2021 menjadi 61.046 hektare pada 2023. Dampak kebakaran paling besar dirasakan oleh masyarakat lokal, yang menanggung kerugian sebesar 59 persen, diikuti oleh perusahaan 27 persen dan pemerintah 14 persen.
Kabupaten dengan lahan gambut luas seperti Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas Utara, menghadapi tantangan serius. Tingginya persentase penduduk miskin di daerah-daerah ini menunjukkan bahwa kebakaran dapat memperburuk kemiskinan, membuat penduduk yang sudah miskin menjadi semakin miskin, atau bahkan menambah jumlah penduduk yang jatuh ke dalam kategori miskin ekstrem.
“Ketika kebakaran terjadi, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka kehilangan pekerjaan, aset kebun, dan menghadapi masalah kesehatan akibat ISPA,” tambah Syafrul Yunardy.
Untuk menangani masalah ini, integrasi teknologi seperti Mapbiomas Fire dan aplikasi lokal seperti Songket (sistem operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan terpadu) Sumatera Selatan sangat penting. Mapbiomas Fire membantu dalam deteksi dini hotspot dan firespot, sementara Songket Sumsel, dapat meningkatkan respons terhadap kebakaran.
“Upaya pengendalian karhutla ini berperan besar dalam mengurangi dampak kebakaran dan mengendalikan kemiskinan di Sumatera Selatan,” ujarnya. (*)