UNESCO melaporkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, sebanyak 749 jurnalis atau media berita yang melaporkan isu-isu lingkungan hidup telah menjadi target serangan. Pada periode yang sama, penyebaran disinformasi online meningkat drastis. Oleh karena itu, Unesco menyerukan dukungan yang lebih kuat bagi jurnalis lingkungan dan tata kelola platform digital yang lebih baik.
Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, menekankan pentingnya informasi ilmiah yang andal dalam mengatasi krisis lingkungan global. Namun, jurnalis yang bertugas untuk menginvestigasi masalah dan memastikan akses informasi terbuka sering menghadapi risiko yang tinggi di berbagai negara. Sementara disinformasi terkait perubahan iklim semakin meluas di media sosial.
“Kami harus menegaskan kembali komitmen UNESCO untuk membela kebebasan berekspresi dan melindungi jurnalis di seluruh dunia,” kata Audrey dalam keterangan resmi, dikutip dari UNESCO.org, Kamis (16/5/2024).
Dalam laporan barunya Press and Planet in Danger, analisis UNESCO mengungkapkan contoh-contoh di mana setidaknya 749 jurnalis dan media berita yang melaporkan isu lingkungan menjadi sasaran pembunuhan, kekerasan fisik, penahanan dan penangkapan, pelecehan online atau serangan hukum pada periode 2009-2023. Lebih dari 300 serangan terjadi antara tahun 2019-2023. Terjadi peningkatan sebesar 42 persen dibandingkan periode lima tahun sebelumnya (2014-2018).
Laporan yang akan diluncurkan pada Konferensi Global Hari Kebebasan Pers Sedunia 2024 di Santiago, Chile pada 2-4 Mei 2024 ini menekankan bahwa permasalahannya bersifat global, dengan serangan yang terjadi di 89 negara di seluruh kawasan di dunia.
Impunitas bagi Pelaku sedangkan Serangan Fisik Meningkat
UNESCO mencatat, pembunuhan terjadi pada 44 jurnalis yang menyelidiki isu-isu lingkungan selama 15 tahun terakhir. Hanya 5 di antaranya yang berujung pada vonis bersalah-sebuah angka impunitas yang mengejutkan, yaitu hampir 90 persen.
Namun, laporan tersebut menemukan bahwa bentuk-bentuk serangan fisik lainnya juga lazim terjadi, tercatat 353 kejadian. Laporan juga menemukan bahwa serangan telah terjadi lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, meningkat dari 85 pada 2014-2018 menjadi 183 antara 2019-2023.
Dalam konsultasi yang melibatkan lebih dari 900 jurnalis lingkungan dari 129 negara yang dilakukan UNESCO pada Maret 2024, sebanyak 70 persen atau 630 jurnalis melaporkan mengalami serangan, ancaman, atau tekanan yang terkait dengan peliputan mereka. Di antara mereka, dua dari lima kemudian mengalami kekerasan fisik.
Data menunjukkan bahwa jurnalis perempuan lebih sering mengalami pelecehan online dibandingkan jurnalis laki-laki. Hal ini mencerminkan tren yang diidentifikasi dalam laporan UNESCO sebelumnya yang berjudul “The Chilling: Tren Global Gekerasan Online terhadap Jurnalis Perempuan“.
Selain serangan fisik, sepertiga jurnalis yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah disensor, dan hampir separuh (45 persen) mengatakan mereka melakukan sensor diri ketika meliput lingkungan hidup. Para jurnalis beralasan, mereka takut diserang, takut narasumber mereka diekspos, atau karena kesadaran bahwa cerita mereka bertentangan dengan kepentingan pemangku kepentingan yang bersangkutan.
Sementara itu, dalam Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) XII di Palembang, Sumatera Selatan pada 3-5 Mei 2024 disebutkan bahwa sensor media massa menjadi ancaman utama bagi jurnalis yang melaporkan tentang isu lingkungan di Asia Tenggara. Kasus sensor ini terjadi di negara-negara seperti Indonesia, Kamboja, dan Filipina. Isu-isu seperti pembalakan liar dan pertambangan ilegal yang merugikan masyarakat adat menjadi sorotan utama.
Ahmad Arif, pengurus AJI Indonesia, mengatakan oligarki bisnis media massa telah memperkuat praktik penyensoran terhadap liputan industri ekstraktif, yang disertai dengan serangan digital. Akibatnya, para jurnalis cenderung hanya meliput berita tertentu.
Keterbatasan sumber daya manusia, kata dia, dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak juga menjadi faktor yang membuat sebagian jurnalis enggan untuk meliput isu lingkungan.
“Ancaman-ancaman itu membuat jurnalis tidak berminat menulis isu-isu lingkungan,” kata Arif dalam Kongres AJI XII tersebut.
Journalist for CamboJA, Seoung Nimol, menyatakan penyensoran berita di media massa juga terjadi di Kamboja karena kebebasan pers di sana buruk. Jurnalis Kamboja kerap mendapatkan ancaman ketika meliput isu-isu lingkungan. (*)